Jakarta - Tahun ini pemerintah menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 200 triliun atau 20% dari jumlah belanja negara dalam APBN 2010. Dana ini sangat rawan disalahgunakan, karena hasilnya tidak sesuai harapan.

Demikian disampaikan oleh Mantan Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro saat ditemui di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Sabtu (3/4/2010).

"Harus ada penelitian apa benar ada 20% atau Rp 200 triliun itu, Diknas dapat Rp 70 triliun, Rp 130 ke lempar ke daerah, tapi sebagian besar ke bupati. Tapi saya yakin tidak semuanya ke pendidikan. Nggak tahu ke mana," ujarnya.

Keyakinan Wardiman ini beralasan, karena masih banyaknya sekolah yang bobrok dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

"Kalau kita ke daerah, banyak SD yang bobrok. Banyak anak usia sekolah berkeliaran di jalan padahal di atas kertas sudah 96% yang bersekolah. Jangankan daerah, di Jakarta saja ada. Ini karena uangnya tidak dipakai,"ungkapnya.

Wardiman mengakui masalah pendidikan di Indonesia cukup kompleks dan besar, karena besarnya wilayah dan banyaknya penduduk Indonesia.

"Pendidikan nasional sebelum jaman saya mendapat sorotan tajam, kita bisa terima itu, persoalannya komplek dan besar sekali, kita bukan hanya Singapura," jelasnya.

Untuk memperbaiki masalah pendidikan tersebut, lanjut Wardiman, butuh manajemen dan keuangan. Menurutnya, sejauh ini kurikulum dan sistem pendidikan di Indonesia sudah cukup baik. Namun, pelaksanaannya yang harus diperbaiki.

"Jangan anggaran tersebut digunakan untuk berlomba-lomba membuat sekolah tetapi sekolahnya brengsek. Artinya mutu dalam penyelenggaraan, itu tidak baik," ungkapnya.

Oleh karena itu, Wardiman mengharapkan anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan.

"Bagaimana ngajar kalau nggak ada atap, guru mulai ditingkatkan, buku karena tidak semua anak punya buku. Normalnya pendidikan dasar tidak perlu bayar. Rp 200 triliun itu untuk pelaksanaan penyelenggraan pendidikan sehingga semua anak bisa sekolah seperti di Malaysia," harapnya.

sumber : klik